TA Dadek
Saya tidak tahu siapa nama aslinya, namun di warung kopi tempat saya mangkal tiap minggu, dia selalu ada dan duduk satu meja dengan saya. Mereka menyapanya dengan nama Adun. Tidak ada yang menarik darinya, kecuali ia seorang penjahit sepatu dan termasuk salah satu manusia paling bebas bicara di tempat kami. Bicaranya lucu kadang nyeleneh tapi logis.
Adun, bicara apa saja. Tak peduli itu apa yang topiknya, juga apakah menyangkut mereka berkuasa sekalipun. Soal pemerintahan sekarang, misal, Adun menilai sama saja dengan yang dulu. Malahan saya kaget ketika ia katakana, pemerintahan sekarang akan ditinggalkan rakyat atau menjadi pemerintahan tanpa rakyat.
Saya mencoba meyakinkan Adun, bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini justru dipilih rakyat bukan dipilih dewan perwakilan rakyat. Namun spontan ia jelaskan, hal bukan suatu yang mustahil terjadi jika kebijakan para kepala daerah tetap saja sama dengan pemerintahan sebelumnya. Gilirannya mereka lebih fokus kepada para opurtunis, kelompok, golongan dan sumber pembiayaan yang mungkin dipupuk. Saudara bisa lihat, semua bupati, walikota dan termasuk gubernur setelah menang Pilkada, semua pejabat berusaha mencari akses atau jalan tembus supaya masuk dalam link, semua mereka sibuk, sampai-sampai tim sukses yang memang berjuang memenangkan pemilihan bagi kandidat tersebut merasa tersingkir, argumennya.
Saya mencoba menyela, sikap para kepala pemerintahan seperti itu sebagai usaha untuk mempromosikan diri agar dikenal dan kemudian dihitung oleh kepala daerah yang menang. Sebab selama ini banyak pejabat yang tidak menyangka para kepala daerah tersebut dipilih rakyat. Saya menyebut contoh gubernur Irwandi, yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada pejabat untuk memperkenalkan dirinya lewat fit and porprties, Bupati Aceh Jaya merekrut penjabat dengan menggunakan model lama yang diterapkan para raja-raja zaman dulu. Anda kan tahu, dulu di masa kerajaan jika sang raja mengalami masalah berat dan besar, misalnya raksasa yang jahat yang mengancam kerajaan, maka raja membuat seyembara dan pengumuman untuk mencari orang yang mampu mengalahkan raksasa dengan imbalan putri raja? ujar saya.
Banyak kepala daerah terutama di Aceh sedang berusaha menjadikan pemerintahan bukan hanya milik segelitir orang tetapi menjadi milik dan tanggung awab banyak orang, Anda bisa lihat keterlibatan Tim Asistensi yang gajinya mahal, LSM, Tim Ahli dan orang-orang yang ingin melibatkan diri semua diusahakan agar masuk dalam link pemerintahan, ini tandanya kepala daerah sedang berusaha untuk mencegah jangan sampai pemerintahan ini tanpa rakyat. Seperti yang sekarang sedang dilakukan Bupati Aceh Jaya, ia sedang bertindak sebagai raja untuk mencari orang-orang yang mampu mengalahkan raksasa kemiskinan, ketertinggalan, ketidak mampuan dalam pelayanan publik dan lain sebagainya. Begitu pula yang akan dilakukan Gubenur Irwandi, ia mengambil jalur bebas lewat fit and propeties terhadap penjabat yang akan ditempatkan dalam struktur organisasi yang baru dengan melibatkan tim independen. Harapan kita jangan pula tim itu terbuka manfaat oleh mereka pencari jabatan.
Adun, seorang penjahit sepatu yang berpekir perspektif. Bahwa negeri ini membutuhkan pemimpin yang tidak sekedar bisa bicara tapi juga profeasional, aceptable dan akuntable. Karena pemerintahan tanpa rakyat, bukan stigma kosong. Itu pernah terjadi di Aceh. Rakyat ya rakyat, pemerintah ya pemerintah. Sedangkan mekanisme penghubung kedua komponen ini lewat legislatif, justru tidak terjadi karena tidak saling memiliki dan memahami. Yang satu lugu yang lainnya lucu.
Pemerintahan tanpa rakyat, bermakna pemerintah itu ada karena rakyat. Maka rakyatlah yang menjadi fokus pemerintah. Indikasi ini dapat dilihat dengan pembelaan dan kontak yang intens antara rakyat dengan pemerintahnya. Masih segar dalam ingatan kita ketika Kantor Camat dan Kantor Bupati dibakar, banyak masyarakat yang tersenyum kecil, hanya pegawai dan juga kontraktor saja yang sedih. Sebab bagi pegawai itu berarti sumber dan gaji akan terganggu, bagi kontraktor penagihan akan terhambat.
Mengapa rakyat tersenyum kecil? Karena mereka melihat pusat pelayanan pemerintah tersebut tidak fungsional dan operasional bagi kepentingan mereka. Justru menjadi pusat untuk menghalangi pelayanan yang mereka butuhkan. Namun ketika sekolah dan Puskesemas yang dibakar atau dirusak, rakyat begitu bersedih bahkan menjerit karena memakna bahwa anak-anak mereka akan kehilangan pusat pelayanan untuk bisa merajut masa depannya. Rakyat merasa memiliki sekolah dan merasa kehilangan ketika lembaga itu dianiaya.
Momentum
Aceh memiliki begitu banyak momentum penting, namun tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan Pemerintahan Aceh, Begitu banyak momentum dalam perjalanan orang Aceh yang lewat begitu saja, tidak jelasnya jalannya, tidak jelas kepentingannya bagi rakyat, tidak jelas pula perjalanannya dalam sejarah.
Apa mungkin karena momentum penting itu bukan milik orang Aceh? atau cuma milik segelintir orang Aceh?
Setelah pergolakan DI/TII Aceh mendapat status istimewa namun Yogya-lah yang lebih mampu menjadikannya sebagai pusaran dan pusat pendidikan dan adat. Lalu, apa yang diistimewakan untuk Aceh? Aceh juga dibekali dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan, namun sekali lagi tidak optimal bahkan boleh dikatakan hanya kulit yang berganti, istilah saja yang berganti.
Aceh juga memiliki UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus, dinamikannya sangat tinggi, namun belum mampu terwujud sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Aceh juga memiliki MOU Helsinki sebagai upaya penyelesaian secara damai dan bermatabat terhadap konflik yang terjadi, namun tidak seluruh MOU itu dapat diwujudkan dalam kehidupan Pemerintahan Aceh.
Syariat Islam juga momentum penting di Aceh, namun hanya fungsional dan operasional di kota saja. Aceh punya UUPA, pertanyaannya apakah Pemerintah Aceh akan mampu memanfaatkannya untuk melakukan reformasi di Aceh dan menjadi pemerintahan sebagai pusat pelayanan korban konflik, tsunami dan rakyat pada umumnya?
Mengingat sampai saat ini aturan pelaksana berupa Qanun belum sepenuhnya disusun, hanya Pilkada yang sukses dilaksanakan berdasarkan UUPA, akankah UUPA akan senasib dengan UU dan hak-hak istimewa Aceh sebelumnya?
Untuk itu Aceh membutuhkan pemerintahan yang mengakar kepada rakyat. Ini dimulai dengan melibatkan rakyat dalam pemilihan kepala daerahnya, di samping itu orang profesional juga harus diberikan kesempatan untuk mewujudkan pemeirntah yang mengakar tersebut. Artinya hanya mereka ini yang punya kopentensi mampu mewujudkan fungsionalisasi pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini hanya dapat direkruit dengan sistem yang benar dan membuka kesempatan untuk mengenal mereka.
Ketidak-mampuan pemanfaatan momentum itu, jawaban sederhana karena tidak merasa dimiliki rakyat. Setiap momentum hanya dimiliki oleh sebagian orang Aceh. Momentum itu sudah bersertifikat milik golongan tertentu. Orang Aceh hanya pandai konsep tapi tidak dalam tataran pelaksanaan,. Sebutlah, Aceh lebih duluan memiliki Aceh Fund sebelum Bapeda dan Bapenas dijalankan, Majelis Ulama Indonesia belum ada, tetapi PUSA sudah lebih dulu ada. Aceh sudah memiliki impian yang termaktub dalam MOU, otonomi khusus, syariat Islam, namun terus saja bermimpi dan tidak pernah bangun untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Lihatlah mereka yang pandai bermimpi itu, ketika terjaga banyak melakukan kritik, apakah atasnama gerakan intelektual, sosial atau atasnama rakyat, tetapi setelah masuk dalam sistem menjadi bingung sendiri harus memulai dari mana, bahkan lebih oprotunis dan bobrok dari yang mereka kritik.
Ada satu hal yang patut kita syukuri, Pilkada yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu menjadi simbol kerukunan dan saling pengertian. Rakyat pun memberikan penghargaan dengan memilih pemimpin Aceh dari kalangan pergerakan yang mengunakan perahu independen. Satu harapan rakyat agar negeri ini damai dan bisa memulihkan nasib rakyat. Inilah yang mestinya dimengerti para pimpinan di Aceh.
Pemerintah daerah dimaksudkan jangan sekedar berbicara yang seolah dunia bisa diubah seketika dan berbahasa dengan bahasa yang tak dimengerti rakyat. Apa yang diucapkan bisa dipercaya dan dilaksanakan, jika tak ingin ditinggalkan rakyat. Selain ini para pemimpin harus memiliki budaya mendengar agar bisa menyerap informasi lebih banyak dari rakyatnya. Kita memang butuh generasi yang mampu berbicara, tapi juga mampu mendengar sekelilingnya, mampu membaca zamannya dan mengikat pengetahuan dengan menulisnya.
*) Penulis adalah Staf Setdakab Aceh Barat.
Sumber: Serambi Indonesia
